Aktivis HIMAKOM Dukung Tantangan Diskusi Publik Anggota DPRD dengan Kadis PUPR Provinsi Banten

 

Aktivis Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNMA Banten, Hadi Anwar Mutha

CILANGKAHAN.COM - Aktivis Kabupaten Lebak mendukung tantangan diskusi publik Anggota DPRD Provinsi Banten Musa Weliansyah terhadap Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, ihwal sistem E-Catalog yang dituding membuka ruang Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di Banten.

Dukungan tersebut disampaikan Demisioner Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (HIMAKOM) UNMA Banten, Hadi Anwar Mutha.

Menurutnya, dialog bertemakan penggunaan E-Catalog sangat perlu dilaksanakan, guna memberikan edukasi kepada masyarakat yang belum paham tentang lelang tender proyek menggunakan katalog elektronik.

"Kami sebagai aktivis di Banten mendukung tantangan tersebut, harapannya Kadis PUPR Provinsi Banten bersedia berdiskusi dengan anggota DPRD dan mengundang masyarakat untuk menyaksikan kegiatan tersebut," ujar Hadi, pada Minggu 6 Oktober 2024.

Aktivis yang sering mengritisi kebijakan pemerintah Kabupaten Lebak ini juga menyinggung soal pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Lebak khususnya bagian selatan yang belum merata.

Sampai tahun 2024, kata Hadi, jalan rusak yang nampak di depan mata tidak sulit ditemui hampir di seluruh pelosok daerah kabupaten Lebak.

"Saya sangat mendukung pemerintah yang gencar melakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak kemudian proyek tersebut dijadikan ladang bancakan oleh oknum pejabat, sehingga pembangunan tidak maksimal," tuturnya.

Pihaknya menginginkan, lanjut Hadi, pembangunan yang menggunakan anggaran negara tidak dibuang sia-sia.

Terlebih proses lelang proyek menggunakan metode E-Catalog, pihaknya mengamini jika hal tersebut sangat berpotensi membuka ruang terjadinya KKN.

"Sangat masuk akal jika Anggota DPRD Provinsi Banten menilai jika E-Catalog ini membuka ruang KKN, karena sistem elektronik ini bisa dikendalikan, oleh pejabat dan penyedia," ungkap Hadi.

Karenanya, mahasiswa semester tujuh jurusan ilmu komunikasi ini sangat berharap diskusi publik tersebut dapat terlaksana, agar bisa menjadi edukasi juga buat masyarakat.

"Kita dukung penuh tantangan itu, kalau perlu kami dari mahasiswa yang akan menjadi penyelenggara diskusi publik tersebut," tandasnya.

Terakhir, Hadi berharap agar isu yang tengah berkembang terkait polemik empat proyek strategis di Lebak selatan ini dikawal penuh oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Banten, dan tidak hanya menjadi perhatian satu orang anggota dewan. **