Perkuat Rantai Pasok Pangan Terpadu: Kemenhaj Dorong Integrasi Sistem Ekosistem Lintas Sektor
CILANGKAHAN.COM - Kementerian Haji dan Umrah mendorong penguatan integrasi sistem ekosistem pangan haji dan umrah.
Hal itu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan PT Surveyor Indonesia.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keterpaduan rantai pasok pangan haji dan umrah.
Mulai dari koordinasi kebijakan, sinkronisasi program, hingga penguatan standardisasi dan pengawasan guna mendukung layanan yang memenuhi aspek kesehatan, kehalalan, mutu, kebutuhan gizi, serta mendorong pemanfaatan produk pangan Indonesia.
Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menyampaikan bahwa penguatan ini merupakan bagian dari mandat Ditjen PE2HU dalam memimpin pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah secara lebih terintegrasi.
“Ditjen PE2HU memiliki mandat untuk memimpin pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah serta mendorong keterpaduan rantai pasok pangan haji dan umrah agar implementasi program dapat berjalan lebih terintegrasi,” ujar Tri, Senin (22/6/2026).
Menurut Tri, penguatan ekosistem pangan haji dan umrah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jemaah, tetapi juga pada peningkatan pemanfaatan produk pangan nasional dalam rantai pasok penyelenggaraan haji dan umrah.
Dari sisi koordinasi lintas sektor, Kementerian Koordinator Bidang Pangan melalui Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri, Ridki Irfan Wirautama, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan tindak lanjut hasil pembahasan dalam Kelompok Kerja Ekosistem Pangan Haji dan Umrah.
“Kami memastikan koordinasi dan tindak lanjut lintas sektor dalam Pokja dapat berjalan dengan baik, sehingga hasil pembahasan dapat diimplementasikan secara lebih terarah dan efektif,” jelasnya
Sementara itu, Direktur Niaga dan Operasi dari PT Surveyor Indonesia, Euis Emalia Noor, menyatakan bahwa penguatan sistem terintegrasi menjadi kunci dalam memastikan proses ekosistem pangan haji dan umrah berjalan konsisten dan dapat diawasi secara menyeluruh.
“Kami mendorong pengembangan sistem terintegrasi yang tidak hanya menghubungkan proses hulu hingga hilir, tetapi juga memperkuat aspek standardisasi, verifikasi, dan pengawasan agar pelaksanaannya lebih konsisten, terukur, dan transparan,” ujar Euis.*
