Ulama Banten Selatan Bakal Turun Aksi Tuntut DOB Cilangkahan
 |
| Kiyai Usep, salah seorang tokoh agama di Banten Bagian Selatan. / istimewa |
CILANGKAHAN.COM - Gelombang dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan terus meluas. Tak hanya dari kalangan aktivis dan tokoh masyarakat, kini para ulama pun ikut turun gunung.
Kiyai Usep Saepudin, salah satu tokoh agama berpengaruh di Banten Selatan, menyatakan siap memimpin barisan "kaum sarungan" untuk ikut serta dalam aksi besar-besaran pada 31 Juli 2024 mendatang.
"Kami, para ulama, tokoh agama dan para santri di Banten Selatan, mendukung penuh pembentukan DOB Cilangkahan. Ini adalah perjuangan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," tegas Kiyai Usep, Minggu, 28 Juli 2024.
Tokoh agama yang tengah menjabat sebagai Ketua MWC NU Malingping ini memaparkan, bahwa gerakan aksi Tangga 31 Juli 2024 mendatang bukan sekadar ceremony, tapi sebuah bentuk ikhtiar bersama untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Banten Selatan.
"Kami akan berjuang dengan damai, penuh kesabaran, dan dengan lantunan doa," ucapnya.
Diketahui, Kiyai Usep sendiri merupakan Pendiri Organisasi “Damar Alam” yang bergerak dibidang sosial dan keagamaan terutama bidang akidah Ahli Sunah Wal Jamaah. Ia dikenal sebagai sosok kharismatik dan berpengaruh di kalangan masyarakat.
Ia berpandangan jika aksi ini dapat menjadi momentum penting untuk mendorong pemerintah pusat segera mengesahkan DOB Cilangkahan.
Kiyai Usep meyakini, dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para ulama, mimpi untuk memiliki daerah otonomi sendiri akan segera terwujud.
"Kami percaya, dengan doa dan perjuangan bersama, Allah SWT akan meridhoi perjuangan kami. Insya Allah, DOB Cilangkahan akan segera menjadi kenyataan," pungkas Kiyai Usep.
Aksi 31 Juli 2024 diprediksi akan menjadi aksi terbesar dalam sejarah perjuangan DOB Cilangkahan. Ribuan warga dari berbagai kecamatan di Banten Selatan, termasuk Malingping, Bayah, dan sekitarnya, dikabarkan akan berunjuk rasa di Istana Negara dan DPR RI.
Aksi ini diharapkan dapat menjadi bukti nyata tekad kuat masyarakat Banten Selatan untuk mendapatkan hak otonomi mereka.**
