Gubernur Banten Diminta Buktikan Janji Antikorupsi, LPI: Jangan Sekadar Slogan!
CILANGKAHAN.COM – Visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Banten, Andra Soni - A Dimyati Natakusumah, mengenai komitmen anti korupsi mendapat sorotan dari Laskar Pasundan Indonesia (LPI).
LPI mempertanyakan sejauh mana komitmen keduanya dalam menegakkan integritas di pemerintahan, serta menantang mereka untuk mundur jika terbukti ada korupsi di lingkungan Pemprov Banten.
Ketua Umum LPI, Rohmat Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya sedang mengamati dengan cermat bagaimana konsep 'Banten Anti Korupsi' yang dijanjikan saat kampanye akan diwujudkan oleh pemimpin baru di provinsi ini.
"Korupsi menjadi bagian dari sisi buruk pemerintahan di Banten selama beberapa tahun terakhir. Selalu saja ada indikasi praktik KKN dalam penggunaan APBD. Apakah komitmen antikorupsi ini benar-benar bisa diterapkan?" ujar Rohmat dalam keterangan tertulisnya, Senin 17 Maret 2025.
LPI, yang dikenal vokal dalam mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah, menantang gubernur dan wakil gubernur yang baru untuk berani mengambil sikap tegas jika ada dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan mereka.
"Seandainya ada oknum di salah satu OPD Pemprov Banten yang terlibat dugaan korupsi, beranikah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten mengundurkan diri?" tantang Rohmat.
Menurutnya, komitmen antikorupsi bukan hanya tanggung jawab kepala daerah, tetapi juga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah kepemimpinan mereka.
LPI juga menyoroti potensi nepotisme di lingkungan pemerintahan, khususnya yang melibatkan kerabat Wakil Gubernur Banten yang menduduki posisi strategis.
"Bahasa 'tidak korupsi' bukan hanya janji manis. Ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata, termasuk dalam memastikan bahwa tidak ada nepotisme yang berkembang di pemerintahan," tambahnya.
Lebih lanjut, LPI menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau jalannya pemerintahan dan penggunaan APBD Banten hingga akhir masa jabatan gubernur yang baru.
"Kami akan mengawasi dengan serius setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran tahun 2025 dan seterusnya," tutup Rohmat. ***
